OpiniPemerintahan
Trending

PILKADES Antar Waktu “kalo bisa di percepat kenapa diperlambat ?”

(Ilustrasi gambar sumber google)


Oleh : Faizuddin Fil Muntaqobat
Ketua DPD LBHAM KIS Jombang

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa antar waktu di kabupaten Jombang akan terlaksana kurang lebih di 7 desa ini tidak lepas dari proses demokrasi yang melibatkan rakyat. Secara yuridis peraturan yang ada seperti UU 6 tahun 2014, PP 43 tahun 2014, Permendagri 65 tahun 2017 serta Permendagri 110 tahun 2016 telah memberikan pilihan strategis kepada masyarakat untuk menentukan cara mereka menyalurkan aspirasi, yang juga memerlukan partisipasi subtansial secara lagsung pada lembaga komunitas lokal desa.

Mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu melalui model pemungutan suara dengan sistem perwakilan, merupakan wujud alkulturasi antara budaya politik masyarakat desa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti model pemungutan suara dengan hak pilih yang hanya diberikan kepada tiap kepala keluarga, kiranya dapat dipahami bahwa demokrasi bukanlah konsep yang kaku, mati, absolut atau konsep yang tidak dapat dikembangkan.

Demokrasi di Indonesia menurut saya dapat dipahami berdasarkan visi atau persepsi orang yang mengkajinya, dengan tetap tidak menghilangkan peran dan partisipasi penuh dari rakyat yang harapannya mengedepankan nilai dan budaya lokal dan tidak selalu menyontoh budaya barat.

Mekanisme pemilihan kepala desa secara mendasar ditentukan melalui kesepakatan forum musyawarah desa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2014 bahwa “Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusywaratan Desa. Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelengaraan Pemerintah Desa”.

Sementara pada Pasal 47A ayat 2 Permendagri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan “ Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud padilaksanakan paling lama 6 bulan sejak Kepala Desa diberhentikan” itu artinya BPD sebagai Badan yang diamanahi oleh konstitusi dapat melaksanakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu langsung sejak diberhentikannya kepala desa tanpa harus menunggu berbulan-bulan, agar tidak terjadi kekosongan Pemimpim di desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya, angka prosentase partisipasi masyarakat desa yang tinggi dalam memberikan hak suaranya bukan menjadi ukuran kesuksesan penyelenggaraan proses demokrasi. Namun peran partisipatif masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepada desa antar waktu secara signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam proses demokrasi tersebut, komitmen semua pihak harus diwujudkan terkait dalam meminimalisir adanya akses Money Politik, sebab berawal dari pesta demokrasi masyarakat desa itulah pendidikan politik yang baik harus dimulai, sehingga terwujudnya seorang Kepala Desa yang mempunyai integritas tinggi dan berani mengambil sikap Anti Korupsi dalam kepemimpinannya nanti.

Selengkapnya

Artikel Terkait

Back to top button