NewsNews

Oknum Pegawai DPRD Jombang pelaku dugaan pelecehan seksusal staf Hotel swis terbebas dari sangsi BKD

Ilustrasi gambar oleh orami

Jombang, Goklik.co – Oknum pegawai honorer DPRD Kabupaten Jombang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap staf hotel Swis di Sukoharjo, Jawa Tengah terbebas dari sangsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang (BKD)

“Saya sudah berkomunikasi dengan BKD untuk sanksi memang tidak ada ketentuan itu, tapi yang bersangkutan sudah menyatakan tidak akan mengulangi lagi, “terangnya. Terang Bambang Sriyadi Sekretaris Dewan (sekwan) DPRD Jombang Kepada Awak Media

Selain itu, menurut Bambang Sriyadi pihaknya merasa tidak dilapori secara langsung dan melalui orang lain.
Setelah itu,pihaknya mengambil langkah dan yang bersangkutan (Makruf) Saya panggil dan mengaku sudah menulis pernyataan permintaan maaf serta sudah diselesaikan dengan pihak korban

“Korban tidak langsung melapor ke Saya tapi melalui orang lain, “jelas Bambang kepada awak media dihalaman gedung Bung Tomo Jombang. (Kamis, 24/11/2022).

Berbeda dengan pengakuan korban berinisial R yang mengatakan pihaknya sudah melaporkan ke pihak DPRD Jombang namun sampai saat ini blum tahu tindak lanjutnya.

” Saya (R) juga mengetahui surat pernyataan yang dibuat pelaku namun bukan ditujukan ke Saya sebagai korban melainkan kepada manajemen atau pimpinan hotel, “Ujarnya. saat dikonfirmasi melalui via telepon, (Selasa, 22/11/2022) lalu.

Perlu diketahui, dugaan pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh oknum pegawai honorer DPRD Kabupaten Jombang yang bernama Muhamad Makruf pada tanggal 16 September 2021 di sebuah lift hotel Swis di Sukoharjo (Solo).

Kejadian tersebut terekam CCTV hotel yang dijadikan barang bukti atas tindakan dugaan pelecehan tersebut.

Bukan hanya itu, Nurtjahyo bagian sekretariat DPRD Jombang juga melakukan pengaduan tertanggal 14 September 2022 kepada Sekwan DPRD Kabupaten Jombang yang merasa lembaga terhormat yang dinaunginya tercoreng oleh ulah oknum pegawai tersebut.

Ditempat terpisah, Iwan Sugiarto, S.H Bidang Hukum MPN mengatakan, katagori perbuatan tersebut termasuk tindak pidana yang diatur dalam UU No.12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sudah seharusnya ditindak lanjuti apalagi dilakukan oleh oknum pegawai DPRD yang akan berdampak pada nama baik lembaga negara, “paparnya. (red)

Selengkapnya

Artikel Terkait

Back to top button