CelotehOpini

Ngaji Regulasi Pada Proses Ujian Perangkat Desa Di Kabupaten Jombang

Goklik.co-Penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan dengan sama-sama berkomitmen patuh pada regulasi yang ada, Yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 dengan nafas demi memastikan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan kabupaten Jombang dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Kondisi ini melahirkan sebuah antitesis bahwa perbuatan pemerintah yang di luar dari itu dapat termasuk bukan wewenang, melampaui wewenang, atau sewenang-wenang. Soal kekuasaan, dalam istilah Lord Acton, dikenal ungkapan Power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely ( kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup ) sehingga tanpa pembatasan kekuasaan maka arah yang dituju oleh pemerintahan hanya kepentingan pribadi dan golongan tertentu semata.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, salah satu wewenang kepala desa adalah mengangkat perangkat desa dengan membentuk tim Seleksi yang hal ini termaktub pada pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa tim seleksi itu dibentuk oleh Kepala desa beserta tugas dan fungsi tim seleksi yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Namun dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peratusan Bupati Jombang Nomor 14 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa pada pasal 9 Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dalam tahapan ujian sebagai berikut : a. Ujian Berbasis Komputer. b. Wawancara Kepala Desa.

Ujian berbasis komputer disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer sebagai media ujian dalam pelaksanaannya, maka terminologi berbasis computer itu tidak bermakna content ( kandungan ) yang dimana kandungan ujian yang tersedia melalui media elektronik. Oleh karenanya pada pasal 10 Perbup Jombang nomor 18 tahun 2019 dijelaskan tim seleksi bekerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten dengan artian yang memiliki unit pelayanan ujian berbasis computer, bukan berarti pihak ketiga tersebut juga punya hak membuat soal ujiannya.

Walhasil Perbup tersebut hanya mengatur system pelaksanaan ujian, tidak mengatur materi yang diujikan karena itu wewenang Tim Seleksi yang dibentuk Kepala Desa. Maka jikalau materi ujian trsebut tidak dibikin oleh tim seleksi yang dibentuk Kepala Desa dapat dikatakan proses uijian nya Cacat Demi Hukum dan ujiannya wajib diulang.


Penulis : Faizudin Al-Muttaqobath

*(goklik.co tidak bertanggung jawab atas isi muatan kolom opini. Konten Opini Sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Penulis/Netizen)


Selengkapnya

Artikel Terkait

Back to top button