NasionalNews

Indonesia Punya UU TPKS: PC KOPRI Sukoharjo Komitmen Kawal Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ilustrasi kekerasan (Source: Pixabay)

Kekerasan seksual merupakan hasil dari praktek patriarki yang berlaku di masyarakat khususnya di Indonesia. Patriaki sendiri merupakan salah satu sistem dominasi pria yang tertanam sejak masa komunal primitif yang kemudian memunculkan pembagian kerja antara laki laki dan perempuan sehingga muncul paham tersebut.

Kekerasan seksual ini terjadi dalam berbagai bentuk mulai dari pemerkosaan, eksploitasi seksual, pelecehan seksual, perbudakan seksual, norma hukum dan tabu sosial yang dicipta untuk mengontrol seksualitas perempuan, otonomi tubuh dan kesehatan reproduksi.

Setiap tahunnya tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia cenderung menunjukan grafik naik, data yang dihimpun dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak ( KPPA) yang menyatakan dari per 1 januari 2022 hingga april 2022 terdapat total 6.382 Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia, dengan skala persentase korban sebanyak 79% korban Perempuan dan 21% Korban Laki- Laki, sedangkan dalam skala persentase pelaku kekerasan yakni sebanyak 10,3% Pelaku Perempuan dan 89,7% Pelaku laki- laki.

Sedangkan Jawa tengah sendiri menjadi salah satu daerah paling rawan terjadinya tindak kekerasan seksual. Dari total 34 Provinsi yang ada di Indonesia, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan kasus kekerasan tertinggi, tercatat ada 520 kasus. Dengan rincian 73 korban laki laki dan 516 korban perempuan.

Di kabupaten Sukoharjo sendiri terdapat 25 kasus yang dihimpun oleh KPPA. Tingginya kasus ini ditengarai dengan banyak diantara korban kekerasan seksual yang jarang atau bahkan cenderung takut untuk speak up atas apa yang menimpanya.

Adanya kelemahan hukum berupa tuntunan pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku, menyudutkan posisi korban di mata hukum. Selain itu stigma masyarakat pada korban menambah ketakutan korban untuk melakukan laporan terhadap tindak kekerasan seksual.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada hari ini mengesahkan secara resmi Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna IV Tahun Sidang 2021-2022.

Hal ini disambut baik oleh sejumlah Organisasi Keperempuanan, salah satunya KOPRI. Sudah sejak 2014 sampai 2022 KOPRI selalu kawal RUU TPKS, kendati demikian KOPRI juga akan kawal implementasi dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Mengingat masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang dialami oleh elemen masyarakat, seperti buruh, tenaga pendidik bahkan anak-anak. Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar, bahkan di Sukoharjo sendiri pun setiap tahunya ditemukan Korban Kekerasan Seksual.

Dengan adanya Undang-undang ini KOPRI Cabang Sukoharjo akan terus berkomitmen untuk kawal kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, khususnya di Sukoharjo.

Harapan besar atas disahkannya UU TPKS ini adalah langkah awal untuk membangun peradaban bangsa yang lebih baik, dengan demikian perlu waktu yang Panjang untuk memberikan edukasi-edukasi kepada khalayak.

Selain itu, PC KOPRI Sukoharjo berharap Kabupaten Sukoharjo ke depan lebih ramah gender, terlebih Sukoharjo sendiri menjadi kota industri yang pasti perlu pengawalan dan edukasi yang lebih.

Kontributor: Ratna Tia Fitriani

Selengkapnya

Artikel Terkait

Back to top button